Menkeu: Kebijakan Keuangan Berbasis Riset Semakin Penting

Jakarta, Gontornews — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perumusan kebijakan keuangan berbasis riset penting dan semakin penting. Terutama dalam era dimana arus informasi semakin deras dan bisa mengalahkan logika.

”Atas dasar itu, saya terkesan dengan Simposium Nasional Keuangan Negara. SNKN ini baik dan perlu ditingkatkan terus mutunya,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam dosen pembukaan SNKN di Pusdiklat Pajak Jakarta, Rabu (14/11).

Menkeu menjelaskan semua sumberdaya, termasuk yang ada di lingkup Kementrian Keuangan beserta mitranya, perlu terus berikhtiar membuat kebijakan yang efektik dan efisien. Yang berhasilguna dan berdayaguna, hingga dapat dipertangungjawabkan dan sesuai tujuan negara.

”Saya impressed dan surprised. Senang dan bahagia datang ke simposium ini,” tegasnya. Menurut Menkeu, SNKN bagian dari upaya sistematis melembagakan kultur riset dan perbaikan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sri Mulyani menyimak sejumlah paper membahas isu-isu penting dan menarik. Mulai soal adminsitrasi pajak, hukum pajak, keuangan daerah, perbendaharaan dan ekonomi publik, termasuk isu soa APBN. Cuma saya belum melihat ada bea cukai dan kepabeanan.

Dalam lima menit, tambah Menkeu, ”saya baca ada penelitian melihat pengaruh utang luar negeri terhadap pembangunan dan kemiskinan. Ini menarik. Pertanyaannya, mengapa Utang LN, bukan utang dalam negeri?” Bagaimana pun, kata Sri Mulyani, riset seperti ini menarik. Sebagai bagian akuntabilitas, sekaligus dapat menjadi feedback dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan efektif.”

Ungkapan Menkeu merujuk pada makalah Dedi Junaedi — dosen ekonomi Islam INAIS Bogor yang juga wartawan Majalah Gontor dan Majalah Sains Indonesia — yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pembangunan dan Kemiskinan: Studi Komparasi Antarezim Pemerintahan Indonesia.  Paper,  menurut jadwal, ini akan dipresentasikan dalam sidang paralel Kamis (15/11).

Agar kebijakan berbuah kesejahteran dan keadilan, tegas Menkeu, perlu perumusan kebijakan yang berbasis knowledge and evidence base.

Menkeu terbaik se-Asia Pasifik itu meminta agar SNKN ini tidak berhenti pada penerbitan prosiding. Perlu dipikirkan publikasi yang populer aga bisa dibaca publik luas, tidak hanya bacaan internal dan bahasan peneliti.

Ke depan, tambahnya, perlu segera dirumuskan isu-isu penting mana yang perlu dibahsa dalam SNKN berikutnya. Dia yakin banyak data dan informasi bisa dikelola menjadi riset-riset yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan publik ke depan.

SNKN, menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Rionald Silaban, adalah agenda dua tahunan. Tahun ini adalah yang pertama. Ada sekitar 60 paper didiskusikan, dimana 19 di antaranya adalah paper dari pihak eksteral.

Bertema Penguatan Kebijakan Keuangan Negara Berbasis Riset, SNKN berlangsung dua hari, 14-15 November 2018. Selain pembicara kunci dan dua diskusi panel, ada 12 diskusi paralel membicarakan empat tema sentral: administrasi pajak, hukum pajak, perbendaharaan dan ekonomi publik, serta keuangan daerah, jelas Agung Darmawan, Ketua Pelaksana SNKN 2018.[DJ]