Langsung ke konten utama

Menkeu: Kebijakan Keuangan Berbasis Riset Semakin Penting

Jakarta, Gontornews — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perumusan kebijakan keuangan berbasis riset penting dan semakin penting. Terutama dalam era dimana arus informasi semakin deras dan bisa mengalahkan logika.
”Atas dasar itu, saya terkesan dengan Simposium Nasional Keuangan Negara. SNKN ini baik dan perlu ditingkatkan terus mutunya,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam dosen pembukaan SNKN di Pusdiklat Pajak Jakarta, Rabu (14/11).
Menkeu menjelaskan semua sumberdaya, termasuk yang ada di lingkup Kementrian Keuangan beserta mitranya, perlu terus berikhtiar membuat kebijakan yang efektik dan efisien. Yang berhasilguna dan berdayaguna, hingga dapat dipertangungjawabkan dan sesuai tujuan negara.
”Saya impressed dan surprised. Senang dan bahagia datang ke simposium ini,” tegasnya. Menurut Menkeu, SNKN bagian dari upaya sistematis melembagakan kultur riset dan perbaikan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sri Mulyani menyimak sejumlah paper membahas isu-isu penting dan menarik. Mulai soal adminsitrasi pajak, hukum pajak, keuangan daerah, perbendaharaan dan ekonomi publik, termasuk isu soa APBN. Cuma saya belum melihat ada bea cukai dan kepabeanan.
Dalam lima menit, tambah Menkeu, ”saya baca ada penelitian melihat pengaruh utang luar negeri terhadap pembangunan dan kemiskinan. Ini menarik. Pertanyaannya, mengapa Utang LN, bukan utang dalam negeri?” Bagaimana pun, kata Sri Mulyani, riset seperti ini menarik. Sebagai bagian akuntabilitas, sekaligus dapat menjadi feedback dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan efektif.”
Ungkapan Menkeu merujuk pada makalah Dedi Junaedi — dosen ekonomi Islam INAIS Bogor yang juga wartawan Majalah Gontor dan Majalah Sains Indonesia — yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pembangunan dan Kemiskinan: Studi Komparasi Antarezim Pemerintahan Indonesia.  Paper,  menurut jadwal, ini akan dipresentasikan dalam sidang paralel Kamis (15/11).
Agar kebijakan berbuah kesejahteran dan keadilan, tegas Menkeu, perlu perumusan kebijakan yang berbasis knowledge and evidence base.
Menkeu terbaik se-Asia Pasifik itu meminta agar SNKN ini tidak berhenti pada penerbitan prosiding. Perlu dipikirkan publikasi yang populer aga bisa dibaca publik luas, tidak hanya bacaan internal dan bahasan peneliti.
Ke depan, tambahnya, perlu segera dirumuskan isu-isu penting mana yang perlu dibahsa dalam SNKN berikutnya. Dia yakin banyak data dan informasi bisa dikelola menjadi riset-riset yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan publik ke depan.
SNKN, menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Rionald Silaban, adalah agenda dua tahunan. Tahun ini adalah yang pertama. Ada sekitar 60 paper didiskusikan, dimana 19 di antaranya adalah paper dari pihak eksteral.
Bertema Penguatan Kebijakan Keuangan Negara Berbasis Riset, SNKN berlangsung dua hari, 14-15 November 2018. Selain pembicara kunci dan dua diskusi panel, ada 12 diskusi paralel membicarakan empat tema sentral: administrasi pajak, hukum pajak, perbendaharaan dan ekonomi publik, serta keuangan daerah, jelas Agung Darmawan, Ketua Pelaksana SNKN 2018.[DJ]

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam

Oleh Lukman Hamdani Dosen FEBI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor
ABSTRAK
Harta adalah salah satu instrument yang terpenting dalam kehidupan ini, karena harta adalah adalah sebagai penunjang keberlangsukan kehidupan manusia,dalam Islam selalu ditekankan akan pentingnya kemandirian dalam memiliki harta melalui kerja atau usaha, karena sesungguhnya allah swt sangat mencintai hambanya yang selalu bersedekah/berinfaq/berzakat dengan harta nya sendiri. Allah swt sangat menyukai para pekerja keras atau orang yang gigih dalam mencari harta untuk kepentingan akhirat, bahkan Allah SWT tekankan dalam Surah at-taubah ayah 10. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW adalah para orang kaya yang memiliki harta untuk kemajuan dan perke…

Biografi Singkat Penulis Jurnal El-Mãl I

BIOGRAFI PENULIS JURNAL El-Mãl I 2018

Edisi perdana jurnal El-Mãl memuat enam makalah ilmiah karya dosen Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor. Mereka adalah Dedi Junaedi, Jamaludin, Faisal, Yudi Permana, Rio Kartika Supriyatna, dan Lukman Hamdani. Siapakah mereka dan apa kiprahnya dalam riset dan pendidikan? Berikut ini adalah biografi singkat mereka.
Ir.H. Dedi Junaedi, M.Si., dosen tetap Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor. Lektor ekonomi dan keuangan syariah ini mengampu mata kuliah: matematika ekbis, analisa statistik, fiskal moneter, pengantar manajemen bisnis, komunikasi bisnis, mikroekonomi syariah, etka bisnis syariah, dan Bahasa Indonesia. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, 13 Juni 1964, dia alumni S-1 Teknologi Pangan & Gizi Fateta Institut Pertanian Bogor dan S-2 Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia (UI) dengan predikat lulusan terbaik Psacasarjana UI 20…

Utang Meningkatkan PDB, Menurunkan Kemiskinan, Namun Belum Mensejahterakan Rakyat

Jakarta, Gontornews -- ''Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. Tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan,'' ungkap Dedi Junaedi, dosen ekonomi Islam Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor.

Dalam presentasi Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018 di Jakarta, Kamis (15/11), Dedi Junaedi tampil sebagai pemakalah berjudul "Hubungan Utang Luar Negi dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan". Dibuka Menkeu Sri Mulyani, SNKN 2018 menampilkan 60 makalah, dimana 19 di antaranya adalah makalah ekternal.

Dalam presentasinya, Dedi Junaedi menjelaskan latar belakang risetnya. Menurutnya, sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepeimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo. Setiap pemerintahan tentu punya kebijakan dan progr…